Harapan akan sebuah solusi atas krisis politik di Burma melalui sebuah dialog politik semakin suram minggu ini, terkait dengan sikap keras Junta dalam sebuah konferensi pers Senin (3/12) dan dukungan Jendral Senior Than Shwe terhadap 7 tahap road map menuju demokrasi yang disampaikan selasa (4/12). Than Shwe menyampaikan komentarnya dalam sebuah statement yang dibuat terkait dengan perayaan peringatan hari ulang tahun Burma ke 87.
Dia mengatakan bahwa Burma tetap berpegang kepada 7 langkah road map yang diadopsi untuk mentransformasikan negara tersebut ke arah “negara berkembang yang demokratis, disiplin, modern, dan damai”. Dia juga memperkenalkan slogan nasional “Untuk mewujudkan 7 langkah roda map negara”, demikian dilaporkan oleh New Light of Myanmar, selasa (4/12).
Salah seorang tangan kanan Than Shwe, Brigjend Kyaw Hsan, Kepala Komite Informasi, dalam sebuah konferensi pers senin (3/12) mengatakan bahwa Junta tidak akan melibatkan kelompok oposisi maupun tokoh mereka dalam proses penyusunan konstitusi baru, meskipun komunitas internasional, termasuk China, mendesak agar proses tersebut dilakukan secara inklusif guna mewujudkan rekonsiliasi nasional.
“Usulan untuk mengkaji ulang prinsip-prinsip yang telah diadopsi dengan membentuk badan yang diperlukan dan mengkoordinasikan prinsip-prinsip tersebut dengan aspirasi kelompok anti-pemerintah yang tidak terlibat dalam konvensi nasional, tidak lagi sesuai dengan situasi sekarang”, kata Kyaw Hsan.
Agenda utama konferensi pers tersebut adalah untuk mempersalahkan para penentang baik di dalam maupun di luar Burma, serta pemerintahan asing, terutama Amerika Serikat, atas demonstrasi bulan Agustus dan September. Kepala Kepolisian Nasional Burma, Brigjen Khin Yi, senin lalu (3/12) mengatakan bahwa demonstrasi bulan September dimaksudkan untuk menjatuhkan Pemerintah Junta melalui kerja sama FDB (Forum Demokrasi Burma), kelompok mahasiswa generasi 88 dan kelompok oposisi lainnya dengan menempatkan Bikhu sebagai pusat gerakan. Khin Yio juga menuduh partai oposisi utama (NLD) akan membentuk pemerintahan sementara.
Nyan Win, juru bicara NLD menolak tuduhan ini. “jika kita kaji tuduhan ini, kita akan melihat bahwa Brigjen Khin Yi mengatakan bahwa polisi mengetahui tentang rencana pembentukan sebuah pemerintahan sementara oleh NLD. Tetapi dia tidak memberikan informasi yang detail. Sehingga, hal ini merupakan sebuah pengkambinghitaman” kata Nyan Win. “Anggota-anggota NLD ikut dalam aksi demo tersebut, ettapi tidak ada demonstran termasuk Bikhu yang setuju dengan kekerasan”
Mengkritisi sikap Junta, Aye Thar Aung, seorang tokoh etnis Arakan yang berpengaruh, mengatakan kepada Irrawady bahwa Junta berulang kali menyatakan akan menggelar dialog, tetapi mereka juga mengatakan akan meneruskan road map tanpa melibatkan kelompok oposisi. “Jika kebijakan satu arah Junta tidak boleh dikaji ulang, mengapa kita harus berdialog ?” Tanya Aye. “Dialog berarti membahas dan menilai. Sehingga bila Junta terus melanjutkan kebijakan satu arahnya, maka klaim akan dialog hanyalah sebuah trik”.
Thakin Chan Tun, seorang politisi veteran dan mantan duta besar Burma untuk China, mengatakan bahwa ada pesan yang jelas dari Pemerintah terkait dengan rencana untuk melanjutkan implementasi road map. “Tidak ada lagi peluang dialog atau pengkajian ulang atas konstitusi, apapun yang diusulkan oleh komunitas internasional”, katanya. “Apa yang saya pelajari adalah bahwa Junta belum memiliki kemauan politik untuk dialog atau rekonsiliasi nasional. Pertemuan yang sedang berlangsung antara Suu Kyi dengan Menteri U Aung Kyi hanyalah sebuah pertunjukan”. Dia juga mengatakan bahwa upaya China untuk mendorong rekonsiliasi nasional tidak akan mampu merubah sikap Junta.
Sementara itu, Perusahan Minyak Nasional China telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Provinsi barat daya Yunnan untuk membangun sebuah kilang minyak, satu langkah menuju pembangunan pipa menuju ke negara tetangga mereka yaitu Burma.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar