Laporan Baru Mengungkap Kisah Lain dari Post-Nargis Joint Assessment Report (Ponja)

(Jakarta, Indonesia) Pada tanggal 16 Oktober 2008 sebuah laporan berjudul “Post Nargis Analysis: The Other Side of the Story” (Analisa Pasca-Nargis: Kisah dari Sisi Lain) diluncurkan oleh sembilan belas organisasi masyarakat sipil Burma. Laporan tersebut mengungkap kasus-kasus hambatan pada bantuan, pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi dan korupsi yang terjadi di daerah yang terkena bencana siklon. Laporan Analisa Pasca-Nargis diluncurkan di Jakarta karena Indonesia memegang posisi kunci baik di dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dalam Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan merupakan negara tuan rumah dari Sekretariat ASEAN.

“Ketika kami mempelajari laporan Penilaian Bersama Pasca Bencana Nargis (PONJA) yang disiapkan oleh PBB, ASEAN, dan rezim Burma, kami menyadari laporan tersebut telah gagal menggambarkan hambatan terhadap bantuan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim militer di daerah-daerah yang terkena oleh siklon. Jadi, sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, kami merasa butuh untuk menjelaskan kisah pasca-Nargis dari sisi lain dengan mengeluarkan laporan ini” kata Ko Shwe, salah satu dari sumber utama untuk laporan ini dan seorang aktivis lingkungan Karen yang pernah berkunjung ke delta setelah bencana siklon.

Laporan ini menekankan penjelasan dalam laporan PONJA yang memutarbalikkan respon sebenarnya dari rezim militer. Selanjutnya, laporan ini menjelaskan bahwa laporan PONJA mengabaikan referensi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, dan korupsi yang telah terjadi di daerah yang terkena siklon.

Laporan ini merekomendasikan agar informasi atas distribusi bantuan dan laporan PONJA dapat di akses oleh rakyat Burma dalam bahasa setempat, dan perlu adanya suatu sistem independen untuk mengawasi dan mengevaluasi distribusi bantuan agar dapat dipastikan bahwa bantuan diberikan secara adil dan efektif di Burma. Laporan ini juga menyarankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam upaya-upaya untuk membantu korban siklon, termasuk pemerintah, institusi finansial, dan LSM internasional, menjaga transparansi mereka secara maksimal dan memberikan informasi publik mengenai aktivitas-aktivitas mereka dengan mengikuti the UN Inter-Agency Standing Committee’s Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters (Panduan Operasional dari Komisi Tetap Antarbadan PBB mengenai HAM dan Bencana Alam).

“Kami percaya masukan dan rekomendasi kami dapat menjadi kontribusi yang penting bagi pemulihan pasca-Nargis melihat keterbatasan akses informasi dibawah pengawasan yang ketat oleh rezim,” kata Khin Ohmar.

Laporan ini juga mendorong komunitas internasional untuk mempertimbangkan perlunya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang independen sebagai rekan tambahan dalam proses penilaian dan implementasi pemulihan setelah Nargis.