Pemilihan Umum dalam waktu 18 bulan

Pemilihan umum pertama di Burma setelah hampir dua dekade akan diadakan dalam waktu 18 bulan dari sekarang, menurut sumber dari Union Solidarity and Development Association (USDA), organisasi massa yang dibentuk oleh junta militer. Sumber tersebut menyatakan bahwa pejabat senior di USDA mengumumkan pada anggotanya bahwa organisasi tersebut memiliki waktu 18 bulan untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan pemilu.

“USDA memiliki dua partai pada pemilu yang akan datang – National Prosperity Party dan National Security and Development Party, ungkap sumber tersebut. Tapi tidak seorang pun kecuali pimpinan USDA akan tahu kepastian kapan pemerintah akan mengumumkan peraturan untuk pendaftaran partai politik bagi pemilu 2010. Peraturan tersebut rencananya akan diumumkan pada akhir tahun ini, tambahnya.

Htay Aung, peneliti tentang Burma dari Network for Democracy and Development yang berkedudukan di Thailand, mengatakan bahwa ia juga telah mendengar rencana pemerintah Burma untuk mengumumkan undang-undang pemilu 2010. “Tetapi junta tidak akan mengijinkan ratusan partai untuk mendaftar, seperti yang terjadi pada tahun 1990. Mereka akan meniru Cina, yang hanya memiliki delapan partai", tambahanya.

Ia juga menambahkan menurutnya tidak seluruh USDA akan dirubah menjadi partai politik, tetapi ia yakin jika setidaknya USDA akan membentuk dua partai. USDA tetap akan menjadi organisasi nasional setelah pemilu.

Ketika kunjungan terakhir Ibrahim Gambari pada tanggal 18 Agustus hingga 23 Agustus, Gambari bertemu dengan anggota dari kelompok politik pro junta yang akan berpartisipasi pada pemilu 2010. Termasuk diantaranya Kelompok pemuda generasi 88 yang merupakan pecahan dari kelompok oposisi demokrasi yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa Aye Lwin dan Wun Tha Nu (Patriot) National League for Democracy yang juga di dukung oleh junta militer.

“Kita dapat berharap untuk melihat orang seperti Ko Aye Lwin terlibat dalam pemilu” ungkap Htay Aung. “ Tetapi saya yakin junta hanya mengijinkan mereka untuk terlibat dalam pemilu jika berada dibawah partai pro junta, mereka tidak akan bisa secara bebas membentuk partai politik".

Htay Aung menunjuk pada fakta bahwa junta menghentikan kelompok Aye Lwin untuk menaruh papan pengumuman di Mandalay ini merupakan bukti bahwa pemerintah belum siap untuk menginjinkan aktivitas politik yang independen.

Brigadir Jendral Kyaw Hsan, menteri informasi, mengatakan dalam konferensi pers pada tanggal 8 September bahwa pengaturan masalah multi partai dalam pemilu 2010 sedang dalam proses pengerjaan. “Semua partai politik yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan tentang partai politik yang telah disetujui memiliki hak untuk ikut dalam pemilu 2010” dikutip dalam media New Light of Myanmar. Ditanya mengenai kapan undang-undang pemilu akan diumumkan, Kyaw Hsan berkata: “Pemerintah akan mempersiapkan semuanya sesuai dengan waktu yang ada.”

Pada pemilu terakhir tahun 1990, beberapa partai politik yang pro pemerintah yang dipimpin oleh National Unity Party (NUP) telah terdaftar. Partai-partai yang merupakan aliansi NUP adalah Worker Unity Party, Farmer Unity Party dan Youth Unity Party. Meskipun partai-partai tersebut didukung penuh oleh rejim militer, partai oposisi NLD memenangkan pemilu dengan memperoleh 80% kursi di parlemen.

Sumber: Irrawaddy, 15 September 2008